BIDANG LAUT DAN UDARA

Kepala Bidang Laut dan Udara mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan pelayaran, serta perhubungan udara;
  2. penyusunan pedoman, pengaturan standarisasi pengelolaan kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan pelayaran, serta perhubungan udara;
  3. pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan penataan kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan pelayaran, serta perhubungan udara;
  4. pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan pelayaran, serta perhubungan udara;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan pelayaran, serta perhubungan udara;
  6. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan pelayaran, serta perhubungan udara;
  7. pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
  8. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja bidang;
  2. menyiapkan bahan perijinan penetapan lokasi, rencana induk, DLKr/DLKp, pembangunan dan pengoperasian, ijin reklamasi dan pengerukan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal khusus dan TUKS;
  3. menyiapkan bahan pemberian Izin  Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Izin Usaha Tally, Izin Usaha Depo Peti Kemas, Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), dan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
  4. menyiapkan bahan penghitungan tarif angkutan laut kelas ekonomi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
  5. melaksanakan pemberian perijinan pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;
  6. menyiapkan bahan penyusunan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) antar Kabupaten/Kota;
  7. menyiapkan bahan pengukuran kapal sampai dengan GT 300;
  8. menyiapkan bahan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
  9. menyiapkan bahan pengawasan teknis pengoperasian sarana dan prasarana kepelabuhanan, angkutan laut, penunjang angkutan laut, serta penyelenggaraan barang berbahaya dan beracun (B3);
  10. menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan dengan asosiasi kepengusahaan di bidang perhubungan laut;
  11. menyiapkan bahan operasionalisasi kegiatan SAR daerah;
  12. menyiapkan bahan pemantauan dan penyelenggaraan pemberian perijinan penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum dan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dalam provinsi;
  13. menyiapkan bahan usulan bandar udara yang terbuka melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
  14. menyiapkan bahan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 tempat duduk dan ruang udara disekitarnya yang tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 kabupaten/kota dalam provinsi;
  15. menyiapkan bahan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, pemberian dukungan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum dalam provinsi;
  16. menyiapkan bahan pemantauan, penilaian, tindakan korektif serta memberikan arahan dan petunjuk terhadap tatanan kebandarudaraan nasional, lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum, pengembangan pembangunan fasilitas bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam provinsi;
  17. menyiapkan bahan pemantauan pelayanan navigasi penerbangan;
  18. menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian peralatan pengoperasian bandar udara, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, standar operasi prosedur pengamanan bandar udara dan GSE, usaha penunjang angkutan udara, serta penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara umum dan bandar udara khusus dalam provinsi;
  19. menyiapkan bahan pemantauan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dalam provinsi;
  20. menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan ijin kegiatan usaha angkutan udara, jaringan dan rute penerbangan, penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara, tarif angkutan udara dan tarif referensi angkutan udara;
  21. menyiapkan bahan pemberian arahan dan petunjuk kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
  22. melaksanakan pembuatan laporan dan fungsinya;
  23. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang dibantu oleh :

  1. Seksi Kepelabuhanan
  2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Pelayaran
  3. Seksi Perhubungan Udara

Share this post

Agenda


Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Live Chat


Kontak Kami

Alamat: Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B
Gedung Dishubkominfo Provinsi Banten, Curug, Serang – Banten
Telp: (0254) 267116/267117
Fax: (0254) 267117
Email: info@dishubkominfo.bantenprov.go.id
Website: dishubkominfo.bantenprov.go.id

STATIS KUNJUNGAN

  • VISIT TODAY : 97

  • VISIT MONTH : 1.798

  • TOTAL VISIT : 64.239

  • USER ONLINE :37

  • YOUR IP : 54.198.143.210