GAMBARAN UMUM DISHUBKOMINFO PROVINSI BANTEN

GAMBARAN UMUM DISHUBKOMINFO PROVINSI BANTEN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengedepankan azas penyusunan perencanaan pembangunan nasional secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Seiring dengan perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan tersebut serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diatur mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Lingkup perencanaan pembangunan nasional diklasifikasikan atas rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Pada tingkat daerah, periode jangka panjang diwujudkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), periode jangka menengah diwujudkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan periode tahunan diwujudkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu untuk menjaga terlaksananya kesinambungan pembangunan maka keterkaitan, keselarasan, dan sinergitas antar setiap dokumen perencanaan sangat diperlukan.

Rencana pembangunan tahunan di daerah menurut UU No. 25 Tahun 2004 diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan “Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten serta menyusun perumusan kebijakan, pembinaan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informatika yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka kinerja dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat maka, perlu disusun rencana kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada rancangan awal RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD terkait maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dan penetapan Renja ini merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada akhirnya, Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun 2012 diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan.

Share this post

Agenda


Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Live Chat


Kontak Kami

Alamat: Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B
Gedung Dishubkominfo Provinsi Banten, Curug, Serang – Banten
Telp: (0254) 267116/267117
Fax: (0254) 267117
Email: info@dishubkominfo.bantenprov.go.id
Website: dishubkominfo.bantenprov.go.id

STATIS KUNJUNGAN

  • VISIT TODAY : 78

  • VISIT MONTH : 1.779

  • TOTAL VISIT : 64.220

  • USER ONLINE :18

  • YOUR IP : 54.198.143.210